JK : Pendapatan Negara US$3.000, Masak Masih Kirim PRT?

Nasional / 15 July 2011

Kalangan Sendiri

JK : Pendapatan Negara US$3.000, Masak Masih Kirim PRT?

Lois Official Writer
1607

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mendukung penuh moratorium (penghentian sementara) Tenaga Kerja Indonesia ke Arab Saudi. Ia bahkan berpendapat, lima tahun mendatang, moratorium harus diikuti dengan penghentian total pengiriman TKI yang berprofesi sebagai pembantu rumah tangga, ke negara manapun. “Katakanlah lima tahun moratorium. Setelah lima tahun, hentikan pengiriman TKI. Selesai semua. Tidak ada lagi TKI pembantu rumah tangga yang dikirim ke luar negeri,” kata JK usai menghadiri acara Palang Merah Indonesia di Istora Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (15/7).

JK optimis Indonesia mampu menghentikan pengiriman TKI. “Kita sanggup kok. Harus dihentikan, dan bangsa ini sanggup,” tegasnya. Namun tentu saja, menurutnya ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi negeri ini jika serius mau berhenti mengirim pembantu rumah tangga ke negeri orang. Apa sajakah itu?

“Ada dua hal penting yang harus menjadi perhatian yaitu infrastruktur dan listrik,” ujar JK. Dia memaparkan 90 persen TKI berasal dari Pulau Jawa. “Di daerah pedesaan Jawa, tiap rumah tangga paling maksimal rata-rata punya seperempat hektar lahan. Luas itu hanya sanggup memberikan pekerjaan dan memenuhi kebutuhan bagi dua orang,” tutur ketua PMI itu. “Karena dari tiap rumah tangga, hanya dua orang yang bisa bekerja di desa, maka sisa anggota keluarga lainnya harus cari kerja di tempat lain, yaitu di sektor industri seperti kerajinan,” terang JK.

Sayangnya, perkembangan industri manufaktur tidak secepat yang kita harapkan, karena pembangunan infrastruktur dan pasokan listrik nasional kurang.”Nah, jika ada perbaikan pada listrik dan infrastruktur di Jawa, maka manufaktur akan kuat, dan dapat menyerap banyak tenaga kerja,” kata JK. “Jadi tidak perlu lagi kirim pembantu ke luar negeri,” kata JK.

“Pendapatan negara sudah US$ 3.000 per tahun, masak masih kirim pembantu rumah tangga?” kata JK. “Ini soal pilihan. Jika TKI diperlakukan buruk dan kita tidak mengizinkan orang ke sana untuk dianiaya, ya pastikan lapangan kerja domestik ada,” kata dia. Jika tidak, ujar Chatib, maka kehidupan masyarakat desa akan tetap buruk karena mereka tidak memiliki penghasilan. Bila itu terjadi, dikuatirkan mereka justru nekat menjadi TKI illegal.

Memang setiap segmen kehidupan secara pribadi maupun bermasyarakat mempengaruhi satu sama lain sehingga kita perlu memperhatikan hal-hal yang menyangkut segala sesuatu di sana. Perhatian utama yang perlu diperhatikan adalah apakah TKI tersebut nantinya akan mandiri dalam berusaha di negerinya sendiri, jangan sampai mereka malah ada yang pengangguran atau tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga mereka sehari-hari.

Sumber : vivanews/lh3
Halaman :
1

Ikuti Kami