Sidang Kabinet Bahas Kenaikan BBM dan BLT

Sidang Kabinet Bahas Kenaikan BBM dan BLT

Puji Astuti Official Writer
4466

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (14/5) siang lalu, menggelar sidang kabinet paripurna membahas masalah bahan bakar minyak (BBM). Sidang ini digelar sepulang Presiden dari kunjungan kerja ke Jawa Timur dan Mamuju, Sulawesi Barat. "Rapat kabinet itu kan rutin, membahas masalah-masalah terkini, ... ya termasuk masalah BBM," kata Juru Bicara Kepresidenan, Andi Mallarangeng, kepada wartawan sebelum sidang kabinet.

Hadir dalam sidang kabinet itu antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, Menteri Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault, Kepala BIN Syamsir Siregar dan Kapolri Jenderal Polisi Sutanto.

 

Sementara itu, Menko Kesra Aburizal Bakrie saat ditanya mengenai skema penyaluran program bantuan langsung tunai (BLT) mengatakan bahwa hal itu akan dibahas dalam sidang kabinet. Dalam sepekan terakhir ini, sejumlah kelompok masyarakat gencar melakukan aksi unjuk rasa menentang rencana pemerintah menaikkan harga BBM.

 

Pemerintah berencana memberikan BLT sebesar Rp100.000 per bulan kepada 19,1 juta keluarga miskin begitu harga BBM dinaikkan.


Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan komoditas pangan berupa minyak goreng dan gula. Bantuan ini akan berlangsung setidaknya selama satu tahun.


Sementara itu mengenai kesiapan untuk pelaksanaan program BLT, Manajer Komunikasi Perusahaan PT Pos Indonesia, Joesman Kartaprawira, Rabu (14/5) menyatakan, "Sekarang kita tengah dalam proses distribusi kartu kepada kantor pos-kantor pos yang ada di enam daerah yang akan melakukan penyerahan tahap pertama." PT. Pos Indonesia (Persero) telah menyelesaikan percetakan kartu miskin program BLT tersebut.

Menurut PT Pos Indonesia anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk pencetakan kartu BLT mencapai Rp 22,920 miliar. Sedangkan alokasi anggaran distribusi kartu BLT adalah sebesar Rp 105,05 miliar.

Data keluarga miskin (gakin) keluaran Badan Pusat Statistik (BPS) Solo, yang rencananya akan digunakan sebagai dasar penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) 2008, dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini.

 

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen (YLKI) Sumbar, Drs. Dahnil Aswad, Msi, mengatakan, di Padang, Selasa, BLT tidak mendidik masyarakat miskin dan hampir miskin, karena akan cenderung malas dan selalu berharap bantuan dari pemerintah.


Sebab, belajar dari pengalaman kenaikan BBM pada 2005, pemberian BLT tidak mengurangi angka kemiskinan, malah penyalurannya cenderung tidak tepat sasaran.


Dia menilai, pemberian uang Rp100 ribu/bulan, hanya untuk menenangkan masyarakat dari gejolak kenaikan harga BBM, karena sampai kapan pemerintah sanggup memberi bantuan itu.

 

Sebuah pertanyaan timbul dari kenaikan harga BBM ini, karena Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor minyak. Setelah di cermati rupanya, Indonesia hanya mengekspor minyak mentah saja, namun produksi kilang milik negara belum bisa mencukupi kebutuhan pasar dalam Negeri. Hal tersebut memaksa pemerintah untuk mengimpor minyak dari luar. Berdasarkan data dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), saat ini setiap harinya kita mengekspor minyak bumi sebesar 514 ribu barrel. Tetapi setiap harinya juga kita mengimpor minyak sebesar 487 ribu barrel.

 

Untuk itu, menyikapi hal ini, bukan hanya pemerintah yang dituntut untuk memikirkan dan melakukan sesuatu untuk menanggulangi krisis yang terjadi akibat kenaikan harga minyak dunia. Seluruh rakyat Indonesia, harus mengubah prilaku penggunaan energi untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Penghematan perlu dilakukan, baik dengan memikirkan untuk menggunakan alat transportasi yang hemat energi, atau bahkan tanpa menggunakan BBM.


Selain itu penghematan dalam penggunaan listrik juga diperlukan, karena subsidi yang cukup besar digunakan untuk membuat Perusahaan Listrik Negara ini bisa terus berjalan. Jadi pastikan dalam menyikapi akan adanya kenaikan BBM di depan, bukan hanya dengan hujatan dan demonstrasi, tetapi lakukan sesuatu yang berdampak seperti penghematan energi.

 

Sumber : Berbagai sumber/VM
Halaman :
1

Ikuti Kami