Menteri Agama: PBM 2006 Tetap Jadi Acuan Izin Rumah Ibadah

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa jika sampai saat ini belum ada peraturan pengganti yang lebih baik, maka Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, akan tetap dipakai menjadi dasar dan acuan pengurusan izin pendirian rumah ibadah.

Hal itu ditegaskannya dalam silaturahmi para tokoh dari majelis-majelis agama di Kantor Bupati Aceh Singkil, Senin (26/10) terkait dengan adanya tuntutan dari sejumlah pihak agar PBM tersebut dicabut. "Itulah yang menjadi acuan kita bersama sampai saat ini dalam kita mendirikan rumah ibadah, apa pun agamanya,” katanya.

Menurut Menag, sepanjang tahun 2005  hingga 2006, para tokoh agama telah melakukan belasan kali diskusi untuk mencari titik temu bagi penyelesaian masalah dan sengketa rumah ibadah. Saat itu, masing-masing agama diwakili oleh dua tokohnya. Proses diskusi tersebut difasilitasi oleh Pemerintah melalui  Balitbang Diklat Kemenag yang saat itu dipimpin  Prof. Atho Mudhar dan Dirjen Kesbangpol Mendagri yang dipimpin Dr. Sudarsono.

Hasilnya, mereka menyepakati sebuah rumusan yang lantas dijadikan Pemerintah sebagai  PBM Nomor 8 dan Nomor 9 tahun 2006. Jadi, kata Menag, PBM tahun 2006 itu bukanlah rumusan dari Pemerintah, melainkan rumusan yang datang sebagai hasil dari serial diskusi tokoh agama yang masing-masing diwakili dua orang.

“Kementerian Agama saat ini sedang menyiapkan RUU tentang Perlindungan Umat Beragama, salah satunya mengatur terkait rumah ibadah ini. Tapi ini  masih  rancangan  dan belum selesai. Selama belum ada penggantinya yang baru yang lebih baik, maka yang ada jangan dihilangkan dulu,” tutupnya.

Sumber : antara

Halaman :

1

1. Cahaya Bagi Negeri
2. Tema Paskah 2024
3. Daily Devotional
4. Ayat Alkitab
5. Kisah Nyata

Related Articles