Setara Institute Anggap Pernyataan Menteri Agama Sangat Konyol

SUNDAY, 29 JANUARY 2012

Total View : 1119 times

Wakil Ketua Setara Institue (SI), Bonar Tigor Naipospos mengatakan apa yang diungkapkan Menteri Agama Suryadharma Ali di gedung DPR RI, Kamis (26/1) kemarin dimana ia mengatakan GKI Yasmin hanya mencari popularitas sungguh sangatlah konyol.

Bonar Tigor menganggap tuduhan yang keluar dari mulut Suryadharma Ali menunjukkan bahwa Kemenag-1 itu tidak becus dalam mencari solusi atas berlarut-larutnya kisruh hak beribadah jemaat GKI Yasmin Bogor.

Secara hukum sebenarnya, tambah dia, kasus GKI Yasmin telah selesai dan memiliki kekuatan hukum tetap dengan keluarnya keputusan dari Mahkamah Agung. Bahkan keputusan itu sudah diperkuat lagi dengan rekomendasi dari Ombudsman. Oleh sebab itu, bagaimana mungkin sebuah keputusan hukum dari institusi hukum tertinggi di negeri ini bisa dimentahkan dan dipandang sepele oleh sebuah pemerintahan lokal yang notabene adalah administrasi di tingkat lebih rendah.

"Sikap konyol dan cara pandang yang diperlihatkan Menteri Suryadharma Ali dalam melihat permasalahan GKI Yasmin menunjukan sikap keberpihakan dan pembelaan terhadap kelompok-kelompok intoleran yang selama ini telah menganggu kerukunan umat beragama di Indonesia khususnya di kota Bogor," ujar Bonar Tigor.

"Kami mengecam pernyataan Menteri Agama Suryadharma Ali yang telah memperkeruh upaya penyelesaian yang dilakukan oleh berbagai pihak terhadap hak beribadah jemaat GKI Yasmin. Kami meminta komisi VIII DPR melakukan evaluasi menyeluruh terhadap peran dan fungsi kementeriaan agama dan mengeluarkan sikap politik terhadap posisi Suryadharma Ali sebagai menteri agama, karena telah gagal membina kerukunan beragama dalam menyelesaikan pendirian rumah ibadah GKI Yasmin," tandasnya.

Berlarut-larutnya kisruh GKI Yasmin harus segera diselesaikan dengan baik dan benar karena bila tidak maka hal ini akan dimanfaatkan oleh banyak kelompok kepentingan. Kesatuan dan persatuan bangsa pun dipertaruhkan disini. Oleh sebab itu, diperlukan kebijaksanaan dari pemerintah untuk mengambil tindakan yang tepat, namun tak melanggar hukum yang berlaku. Pemerintah juga sebaiknya berhati-hati dalam berucap karena salah-salah mengeluarkan kata atau kalimat, itu bisa berdampak bagi persoalan yang sedang dihadapi.