SBY Beli Pesawat Kepresidenan, Utang Negara Dekati Rp 2.000 Triliun

MONDAY, 06 FEBRUARY 2012

Total View : 747 times

Koordinator Investigasi dan Advokasi Seknas FITRA, Ucok Sky Khadafi, meminta pemerintah untuk membatalkan pembelian pesawat yang semakin membuat utang negara bengkak mendekati Rp 2.000 triliun ini. Sebelumnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) FITRA merilis utang luar negeri Indonesia sebesar Rp 1.937 triliun.

Di tahun 2010 yang juga merupakan zaman pemerintahan Presiden SBY, posisi utang Indonesia berada di Rp 1.677 triliun. Pada tahun anggaran 2011 utang Indonesia menjadi Rp 1.803 triliun atau naik Rp 126 triliun. Dan di tahun 2012, utang Indonesia telah mencapai Rp 1.937 triliun atau naik sebesar Rp 134 triliun dalam waktu satu tahun. Kenaikan ini tentu saja terhitung sangat signifikan. Bila dilihat dari posisi utang Indonesia pada masa Megawati sebesar Rp 1.232 triliun di tahun 2003, maka SBY telah menambah utang RI sebesar Rp 705 triliun selama 7 tahun memerintah.

“Pengelolaan utang oleh pemerintah SBY sangat amburadul, dan sangat mengecewakan lantaran utang dipakai untuk ‘bermewah-mewah’ untuk memenuhi pembelian fasilitas para pejabat negara seperti pembelian pesawat Kepresidenan dengan konsep greenaircraft dengan alokasi anggaran sebesar Rp 526 miliar,” ungkap Ucok menegaskan sebagaimana dilansir Tribunnews, Minggu (5/2).

Pasalnya utang yang diperoleh negara ini sangat berpotensi untuk dikorup. Hal ini terlihat dari anggaran PNPM Mandiri yang berasal dari utang mengalami kebocoran sebesar Rp 200 miliar. Fakta ini jelas semakin mempertegas kondisi Indonesia yang berutang tetapi hanya untuk dikorup oleh pejabat-pejabat publik.

“Kalau pada tahun anggaran 2012 dengan utang sejumlah Rp 1.937 triliun dibagi dengan 259 juta orang, berarti Presiden SBY memberikan per kepala untuk setiap satu orang penduduk, harus membayar atau mempunyai utang sebesar Rp 7.478.764,-” ungkap Ucok menjelaskan.

Pemerintah tidak bisa terus menutup mata dengan kondisi utang yang dialami negeri ini. Namun jika pemerintah tidak serius menanggapi dan mencari jalan keluar atas kondisi ini, sebenarnya pemerintah sedang mengadakan pemiskinan massal terhadap rakyat terutama rakyat prasejahtera yang membutuhkan tindakan nyata untuk mensejahterakan kehidupan mereka.