JC ID

Pass

Forget?

Register?

Thread

Video

Photo Box

Article

Pray For

Menteri Agama: Masjid Tambah 64%, Gereja 152%

THURSDAY, 23 SEPTEMBER 2010

Total View : 2859 times

Menteri Agama Suryadharma Ali membantah Peraturan Bersama Dua Menteri mengenai rumah ibadah diskriminatif. Suryadharma melansir data pertambahan masjid yang lebih rendah persentasenya dibanding gereja.

"Data pembangunan rumah ibadah dari tahun 1977 sampai dengan 2004, pembangunan yang paling rendah itu masjid," kata Suryadharma. "Dari 392.044 menjadi 643.834 buah. Kenaikannya hanya 64,22 persen," katanya di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 21 September 2010.

Sementara pertambahan Gereja Kristen, kata Suryadharma, dari 18.977 buah menjadi 43.909 buah atau naik 131,38 persen. Gereja Katolik dari 4.934 menjadi 12.473, naik 152,8 persen. Pura Hindu dari 4.247 menjadi 24.431 atau naik 475,25 persen. Wihara Buddha dari 1.523 menjadi 7.129, naik 368,09 persen.

"Dilihat dari data ini, peraturan bersama menteri itu bukanlah peraturan yang diskriminatif. Jadi tolong jangan sampai ada pandangan yang seperti itu," kata Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan itu. "Data ini menunjukkan masjid yang paling rendah." Bahkan, Suryadharma menyatakan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri sebaiknya diangkat menjadi undang-undang oleh DPR. Dengan begitu, kata Suryadharma, bisa menjadi landasan yang lebih kokoh.

"Yang pasti Komisi VIII tadi memandang penting peraturan bersama menteri itu dan supaya ada kekuatan hukum yang lebih kuat maka sebaiknya itu ditingkatkan menjadi undang-undang," kata Suryadharma yang baru saja rapat dari Komisi DPR yang membidangi agama itu. "Ini nanti kami bahas bersama-sama."

Namun, ketika diangkat jadi undang-undang, Suryadharma berharap substansinya tak banyak berubah. SKB, kata Suryadharma, bukan peraturan sepihak dari pemerintah semata. SKB adalah peraturan yang dibuat berdasarkan musyawarah, dialog, dan keputusan antara majelis-majelis agama. Dengan demikian, Suryadharma menegaskan kembali bahwa Tragedi Jemaat HKBP di Ciketing, Bekasi, bukanlah persoalan konflik antar agama, tetapi persoalan kepatuhan terhadap peraturan yang mengatur tentang rumah ibadah.

"Harus ada aturan, harus ada koridor. Jadi jangan berpikiran bahwa kebebasan beragama itu artinya kebebasan yang semutlak-mutlaknya. Kalau semutlak-mutlaknya, itu artinya memang tidak diperlukan lagi aturan," kata Suryadharma.

Mari bijak menilai dan memahami mengenai data pertumbuhan rumah ibadah ini. Lebih baik pertumbuhan jemaat atau individu yang menerima kristus kah daripada pertumbuhan Gereja?, atau sebaliknya kita lebih bahagia melihat pertumbuhan gedung Gereja ketimbang pertumbuhan jiwa-jiwa yang dimenangkan dalam namaNya.

Silahkan menilai…

Sumber : Vivanews/dpt

Mitra CBN

COMMENTS

COUNSELLING

Add Your Comment

Nickname
Email
Comment
  • * reza alexander

    2010-10-21 06:55:21
    haha. Geli dah. Data yg dipake tahun 1977-2004. Emang skb-nya muncul tahun brapa? Yg pasti mah, org kristen makin dihambat makin merambat. Makin susah kegereja, makin sungguh2 kita beribadah.
  • * reza alexander

    2010-10-21 06:54:48
    haha. Geli dah. Data yg dipake tahun 1977-2004. Emang skb-nya muncul tahun brapa? Yg pasti mah, org kristen makin dihambat makin merambat. Makin susah kegereja, makin sungguh2 kita beribadah.
  • * reagen_the@

    2010-10-05 01:04:39
    wah,,yg bener tuh... justru masjid yg paling banyak.hampir setiap RW Ada masjid. greja satu Rw aja jarang banget,klo ad pasti dibwt susah.. ga bener tuh,dosa woy,,
  • * Uth3

    2010-09-29 01:20:43
    Beeeehhh...kam baca artikel diatas tuh...masa pak menteri bilang pertambahan mesjid lebih rendah persentasenya drpd Gereja? Buka kam pny telinga lebar2 dr subuh-malam dengar baik2...mana yg plg byk...thx...GBU
  • * BEhonest

    2010-09-28 02:56:18
    yah masa pake data dari 1977 sampe 2004. tidak up to date sekali datanya. itu pun saya rasa dibuat2 untuk menutupi maksud lainnya. klo pake data2 yang lama mending pemerintah cabut aja tuh SENSUS PENDUDUK tidak usah adakan lagi saja sensus penduduk. pakai saja data tahun 1901 agar pemerintah dapat mengalokasikan dana yg semula dialokasikan untuk pengadaan sensus ke pengembangan sektor industri untuk mengembangkan kesempatan kerja demi mengurangi jumlah pengangguran yang semakin bertambah.